langkah bank sampah

Tepat sekali. Itu strategi paling realistis dan tidak akan membuat Anda kewalahan. Saya akan bantu buat peta tahapannya agar Anda punya panduan jelas.

---

📍 Peta Jalan (Roadmap) Bank Sampah Desa Ngrambe

Tahap Fokus Utama Target Waktu

Tahap 1 Bentuk pengurus + operasional sampah kering (plastik, kardus, botol, kaleng) → jual ke pengepul 0–6 bulan

Tahap 2 Tambah pengolahan sampah kering (pencacahan plastik, kerajinan, dll) 6–12 bulan

Tahap 3 Tambah pengolahan sampah basah (kompos, maggot, pupuk cair) 12–18 bulan

✅ Prinsip: Selesai dulu Tahap 1, baru naik ke Tahap 2 dan 3. Jangan semuanya sekaligus.

---

📋 Tahap 1: Sampah Kering (0–6 Bulan)

Yang Diterima dari Warga

Jenis Sampah Contoh

Plastik Botol minuman, gelas plastik, ember bekas

Kertas/kardus Koran, kardus mie instan, dus

Logam Kaleng minuman, tutup botol

Kaca Botol kecap, botol sirup

Peralatan yang Dibutuhkan

· Timbangan duduk (30–50 kg kapasitas)

· Karung/plastik besar untuk tampung per jenis

· Buku tabungan nasabah (bisa print sendiri)

· Rak/rakit sederhana untuk sortir

Alur Kerja

```

Warga setor sampah kering (sudah dipilah di rumah)

       ↓

Petugas timbang & catat di buku tabungan (dalam rupiah)

       ↓

Sampah dikumpulkan per jenis

       ↓

Setiap 1-2 minggu dijual ke pengepul besar

       ↓

Hasil penjualan dibagi: 40% nasabah, 30% kas desa, 20% pengelola, 10% cadangan

```

Struktur Pengurus Minimal (Tahap 1)

Posisi Jumlah Keterangan

Penanggung Jawab 1 Kepala Desa (simbolis)

Ketua Pengelola 1 Anda

Sekretaris 1 Catat administrasi & tabungan

Bendahara/Teller 1 Pegang kas & bayar nasabah

Petugas Timbang 2 Operasional hari buka (misal Jumat)

🔹 Total tim inti: 5–6 orang. Cukup.

---

📋 Tahap 2: Tambah Pengolahan Sampah Kering (6–12 Bulan)

Setelah Tahap 1 stabil, Anda bisa menambah nilai jual sampah kering dengan olahan sederhana:

Sampah Kering Diolah Jadi Keuntungan

Botol plastik bekas Pot bunga, tempat pensil Harga jual naik drastis

Kardus bekas Kerajinan anyaman, bingkai foto Bisa dijual ke wisata/pasar

Plastik kresek Dicaeah jadi bijih plastik Harga naik 2–3x lipat

📌 Butuh tambahan alat: Gunting, cutter, lem tembak, mesin cacah sederhana (jika ada dana).

---

📋 Tahap 3: Tambah Pengolahan Sampah Basah (12–18 Bulan)

Sampah basah (sayur busuk, sisa masakan, ampas tahu) tidak dijual ke pengepul. Harus diolah:

Sampah Basah Diolah Jadi Butuh Lahan

Sisa sayur, buah, daun Pupuk kompos 5–10 m²

Sisa dapur, ampas tahu Maggot (pakan ternak) 10–20 m² + biopond

Air cucian beras & sayur Pupuk cair organik Ember/tong

📌 Catatan: Tahap ini Butuh lahan desa. Anda harus ajukan ke Kepala Desa setelah Tahap 1 dan 2 terbukti berhasil.

---

✅ Yang Harus Anda Lakukan Minggu Ini (Fokus Tahap 1)

Urutan Kegiatan

1 Ngobrol dengan calon pengurus (sebutkan bagi hasil, bukan gaji)

2 Kumpulkan konfirmasi siapa yang bersedia

3 Temui Kepala Desa, ajukan proposal + daftar calon pengurus

4 Minta SK pengurus Bank Sampah dari desa

5 Bawa SK + rekening BNI ke kantor cabang BNI (daftar Agen46)

6 Beli timbangan & siapkan tempat sederhana (bisa di balai desa dulu)

7 Sosialisasi ke RT/PKK: "Mulai bulan depan kita buka Bank Sampah setiap Jumat"

---

🎯 Intinya

Tahap 1 dulu → sampah kering, jual ke pengepul, sistem tabungan berjalan.

Nanti setelah jalan → baru pikirkan pengolahan kering lalu pengolahan basah.

Jangan terburu-buru. Bank Sampah yang gagal biasanya karena pengurusnya mau langsung semuanya, tapi tidak kuat operasionalnya.

Apakah Anda ingin saya buatkan contoh jadwal operasional mingguan untuk Tahap 1? Atau contoh format buku tabungan yang bisa langsung Anda print?

sop sampah

Berikut adalah Panduan Teknis Operasional Lengkap Bank Sampah Terpusat, disusun rapi, berurutan, dan disesuaikan dengan sistem kamu: Berbasis Karang Taruna Per RT, Warga Bawa Sendiri, & Pemilahan 4 Kategori.

 

Dokumen ini bisa langsung dijadikan SOP Resmi dan dilampirkan ke usulan ke Pemda.

 

 

 

📘 TEKNIS PELAKSANAAN & OPERASIONAL BANK SAMPAH TERPUSAT

 

DESA : [NAMA DESA]

BERLAKU : TAHUN 2026

 

 

 

🕒 BAB I: JADWAL OPERASIONAL

 

Bank Sampah Terpusat dibuka setiap hari, agar warga fleksibel membuang sampah:

 

1. Jam Buka:- Pagi : 06.00 – 12.00 WIB

- Sore : 14.00 – 18.00 WIB

- Di luar jam tersebut: Pintu dikunci, DILARANG membuang sampah

2. Hari Libur: Hari Raya Besar Nasional (tetap ada petugas piket untuk keamanan)

3. Jadwal Angkut/Pengolahan:- Sampah Organik : Setiap 2 Hari Sekali (Pagi hari)

- Sampah Anorganik : Setiap 2 Minggu Sekali (Jika sudah penuh)

- Sampah Residu : Setiap 1 Minggu Sekali (Diangkut ke TPA Kabupaten)

- Sampah B3/Khusus : Setiap 6 Bulan Sekali (Diserahkan ke Dinas LH)

 

 

 

📋 BAB II: MEKANISME KERJA BERTAHAP

 

(Alur mulai dari rumah warga sampai sampah terolah/terjual)

 

✅ TAHAP 1: DI RUMAH WARGA (Sumber)

 

1. Warga WAJIB memilah sampah sendiri di rumah menjadi 4 Jenis:- 🟢 ORGANIK: Sisa makanan, daun, kulit buah, sayuran, ranting kering.

- 🔵 ANORGANIK: Botol plastik, kaleng, kertas, kardus, gelas plastik, besi, kaca. (Dicuci bersih & ditekan agar hemat tempat)

- ⚫ RESIDU: Popok, pembalut, tisu, puntung rokok, debu, styrofoam, sampah yang tidak bisa diolah/dijual.

- 🟤 KHUSUS / B3: Baterai, lampu bekas, kemasan obat/racun, aki bekas. (Dibungkus rapat)

2. Sampah dimasukkan ke wadah/karung terpisah sesuai jenis.

3. Warga membawa sendiri ke Bank Sampah Terpusat pada jam operasional.

4. Khusus warga lanjut usia / sakit / cacat: Hubungi PJ Karang Taruna RT untuk minta bantuan pengangkutan gratis.

 

TANGGUNG JAWAB: Di awasi & ingatkan rutin oleh PJ Karang Taruna Per RT.

 

 

 

✅ TAHAP 2: DI LOKASI BANK SAMPAH TERPUSAT

 

(Ini inti teknis pelaksanaannya)

 

🔹 LANGKAH 1: KEDATANGAN WARGA

 

1. Warga datang membawa sampah, menuju ke meja/tempat pengawasan.

2. PJ / Anggota Karang Taruna yang sedang Bertugas langsung memeriksa:- ✅ BENAR TERPILAH: Diarahkan langsung membuang ke bak/wadah sesuai warna. Dicatat di buku kehadiran sebagai "Warga Patuh".

- ❌ SALAH / TIDAK DIPILAH: TIDAK DITERIMA. Warga diminta memilah ulang di tempat khusus yang disediakan. Jika menolak → Dicatat nama & alamat untuk proses denda.

- ❌ MEMBUANG SEMBARANGAN / LUAR JAM: Langsung dicatat sebagai pelanggaran berat.

 

🔹 LANGKAH 2: PEMBUANGAN KE TEMPAT YANG DITENTUKAN

 

Warga wajib memasukkan sampah sendiri ke dalam bak sesuai kategori:

 

- 🟢 BAK HIJAU: Sampah Organik → Tertutup rapat agar tidak dimakan hewan/berbau.

- 🔵 BAK BIRU: Sampah Anorganik → Ditata rapi, tidak tercecer.

- ⚫ BAK HITAM: Sampah Residu → Ditutup setelah dibuang.

- 🟤 BAK MERAH: Sampah Khusus → Masukkan ke dalam wadah tertutup khusus.

 

ATURAN KERAS: Dilarang keras mencampur jenis sampah. Petugas berhak menolak jika salah.

 

🔹 LANGKAH 3: PENCATATAN HARIAN

 

Petugas piket mencatat di Buku Harian Bank Sampah:

 

- Jumlah warga yang datang per RT.

- Perkiraan volume sampah masuk per kategori.

- Daftar nama warga yang melanggar / salah buang.

- Kondisi fasilitas (rusak/baik).

 

 

 

✅ TAHAP 3: PENGELOLAAN & PENGOLAHAN DI TEMPAT

 

(Dilakukan Tim Pengolah + Karang Taruna di luar jam buka untuk umum)

 

🔹 A. PENANGANAN SAMPAH ORGANIK

 

1. Setiap 2 hari sekali, bak organik dikosongkan ke Lokasi Pengomposan / Kandang Maggot (lokasi terpisah di belakang/luar Bank Sampah).

2. Sampah ditimbun & diaduk rutin → Menjadi Pupuk Kompos dalam 14–21 hari.

3. Kompos matang dikemas karung 25kg → Dijual ke petani / warga / dinas pertanian → Menghasilkan Uang Kas Desa.

 

🔹 B. PENANGANAN SAMPAH ANORGANIK (BERNILAI EKONOMI)

 

1. Setiap hari petugas melakukan Pemilahan Ulang Ringan: Memisahkan plastik, kertas, kaleng, kaca agar lebih rapi.

2. Ditekan / diikat / disusun agar hemat tempat penyimpanan.

3. Disimpan di Gudang Penyimpanan sampai jumlah cukup banyak (± 1 Ton).

4. Dijual ke Pengepul / Pengrajin Daur Ulang → Hasil uang masuk ke Kas BUMDes / Kas Karang Taruna.

 

Hasil jual anorganik ini SUMBER UTAMA dana operasional & insentif Karang Taruna.

 

🔹 C. PENANGANAN SAMPAH RESIDU

 

1. Dikumpulkan di bak Hitam.

2. Seminggu sekali diangkut menggunakan kendaraan desa/truk ke TPA Kabupaten sesuai jadwal kesepakatan dengan Dinas LH.

3. Biaya angkut dibebankan ke Kas Desa / Dana Operasional.

 

🔹 D. PENANGANAN SAMPAH KHUSUS / B3

 

1. Disimpan aman di wadah tertutup khusus, tidak dibuang sembarangan.

2. Setiap 6 bulan sekali diserahkan resmi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk penanganan khusus.

 

 

 

✅ TAHAP 4: PENINDAKAN & SANKSI (PENEGAKAN ATURAN)

 

(Dijalankan tegas namun kekeluargaan)

 

1. PELANGGARAN 1 & 2:- PJ Karang Taruna RT menegur lisan, memberi penjelasan kembali.

- Tidak ada denda, cukup catatan peringatan.

2. PELANGGARAN KE-3:- Petugas lapor ke Pengelola Utama.

- Dikeluarkan Surat Peringatan + Denda Rp 25.000,-.

- Diserahkan lewat PJ RT.

3. PELANGGARAN BERIKUTNYA / BERAT:- Denda naik bertahap sampai Rp 100.000,-.

- Nama dipasang di Papan Pengumuman Balai Desa sampai lunas.

- Dilarang membuang sementara waktu jika sangat bandel.

 

✅ Hasil Denda: Masuk sepenuhnya ke Kas Operasional Bank Sampah.

 

 

 

👥 BAB III: PEMBAGIAN TUGAS PETUGAS (SISTEM KARANG TARUNA)

 

1. PETUGAS JAGA / PENGAWAS (Piket Harian)

 

Dari Anggota Karang Taruna, jadwal bergilir

 

- ✅ Buka / tutup gerbang tepat waktu.

- ✅ Cek & awasi setiap warga yang membuang sampah.

- ✅ Tegur & catat pelanggaran.

- ✅ Pastikan sampah masuk bak yang benar.

- ✅ Bersihkan lingkungan setiap selesai jam operasional.

 

2. PENANGGUNG JAWAB (PJ) PER RT

 

Pengurus Karang Taruna tiap RT

 

- ✅ Sosialisasi & ingatkan warga wilayahnya.

- ✅ Jembatan komunikasi warga & pengelola.

- ✅ Membantu warga yang butuh bantuan angkut.

- ✅ Menyampaikan surat teguran/denda.

 

3. TIM PENGOLAH INTI (3–4 Orang)

 

Tim BUMDes + Karang Taruna

 

- ✅ Mengangkut sampah organik ke tempat kompos.

- ✅ Memilah ulang & mengikat anorganik.

- ✅ Mengurus penjualan sampah ke pengepul.

- ✅ Mengangkut residu ke TPA.

- ✅ Mengelola keuangan & laporan.

 

 

 

📊 BAB IV: PEMBAGIAN HASIL USAHA

 

(Agar berkelanjutan & Karang Taruna semangat)

 

Seluruh pendapatan dari:

 

- Hasil jual sampah anorganik

- Hasil jual pupuk kompos

- Hasil denda pelanggaran

 

Dibagi dengan rumus:

 

1. 60% : Kas Operasional Bank Sampah → Bahan bakar, perawatan, beli alat.

2. 30% : Insentif & Apresiasi Karang Taruna → Uang saku, kegiatan, perlengkapan organisasi.

3. 10% : Kas Desa / BUMDes → Pendapatan Asli Desa.

 

Ini kunci keberhasilan: Karang Taruna dapat manfaat nyata, jadi semangat menjaga.

 

 

 

✅ BAB V: KETENTUAN PENTING LAINNYA

 

1. DILARANG KERAS: Mengambil/memilah sampah untuk dibawa pulang saat jam operasional umum (agar warga tidak takut sampahnya diambil).

2. KEBERSIHAN: Lantai Bank Sampah wajib disapu & dicuci setiap sore setelah tutup.

3. KEAMANAN: Pintu dikunci rapat, lampu nyala malam hari agar aman dari pencurian atau pembuangan liar.

4. LAPORAN: Setiap akhir bulan, Tim Pengelola buat Laporan Volume Sampah & Keuangan ke Kepala Desa & Dinas Lingkungan Hidup.

 

 

 

Dengan teknis operasional ini, sistem kamu sudah sempurna, terukur, dan pasti berjalan. Sudah ada aturan, ada pelaksana, ada alur kerja, ada sanksi, dan ada pembagian hasil agar berkelanjutan.

 

Siap untuk disalin & diterapkan?

draft surat bank sampah

Berikut draf lengkap, terdiri dari Surat Usulan ke Pemda, Draf SK Bupati/Walikota, dan Draf Peraturan Desa yang siap kamu salin dan sesuaikan data wilayahmu.

 

 

 

📄 DRAF 1: SURAT USULAN KEPADA PEMDA / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 

[NAMA DESA / BADAN USAHA MILIK DESA]

Alamat: [Alamat Lengkap Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten]

No. Telp: [Nomor Kontak]

 

 

 

Nomor : [Nomor Surat] / BUMDES / [Bulan/Tahun]

Lampiran : 1 Berkas Rencana Pengelolaan Sampah

Perihal : Usulan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di Wilayah Desa

 

Kepada Yth.

Bupati [Nama Kabupaten] / Kepala Dinas Lingkungan Hidup

di –

Tempat

 

Dengan hormat,

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang dan terpadu, dimulai dari pemilahan di sumber agar bernilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa [Nama Desa] bersama BUMDes [Nama BUMDes] telah menyiapkan fasilitas, tenaga kerja, dan sistem operasional pengolahan sampah skala desa (TPS3R) yang siap beroperasi. Agar kegiatan ini berjalan efektif, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa, maka kami mengusulkan kepada Bapak/Ibu untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Instruksi Bupati tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di seluruh wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] / Kabupaten [Nama Kabupaten].

 

Pokok pengaturan yang kami usulkan meliputi:

 

1. Kewajiban setiap rumah tangga, usaha, dan instansi untuk memilah sampah menjadi 3 kategori utama: Organik, Anorganik Bernilai, dan Residu.

2. Ketentuan bahwa sampah yang tidak dipilah tidak akan dilayani atau diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

3. Penerapan sanksi administrasi dan denda bertahap bagi yang tidak mematuhi ketentuan, dengan hasil pendapatan denda disetorkan ke Kas Desa/Kas Pengelolaan Sampah untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas.

4. Jadwal pengangkutan sampah sesuai jenis kategori yang ditetapkan.

 

Kebijakan ini sangat diperlukan agar usaha pengolahan sampah desa dapat berjalan lancar, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Kabupaten, serta meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual.

 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Rencana Teknis, SDM, dan SOP Pengelolaan Sampah yang telah kami susun.

 

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 

[Tempat], [Tanggal Penyusunan]

 

Hormat Kami,

Kepala Desa [Nama Desa]

 

..................................................

[NAMA LENGKAP KEPALA DESA]

NIP / NIK. [Nomor Identitas]

 

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 

..................................................

(Nama Lengkap & Stempel)

 

 

 

📄 DRAF 2: SURAT KEPUTUSAN (SK) BUPATI / WALIKOTA

 

(Isi yang diminta agar Pemda keluarkan)

 

SURAT KEPUTUSAN BUPATI [NAMA KABUPATEN]

NOMOR : [....] TAHUN [TAHUN]

 

TENTANG KEWAJIBAN PEMILAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI WILAYAH KECAMATAN [NAMA KECAMATAN] / SELURUH KABUPATEN

 

BUPATI [NAMA KABUPATEN],

 

Menimbang :

a. Bahwa pemilahan sampah dari sumber merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi;

b. Bahwa untuk menertibkan pengelolaan sampah dan mendukung operasional Fasilitas Pengolahan Sampah Desa/TPS3R, perlu mengatur kewajiban masyarakat serta sanksi bagi yang melanggar;

c. Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan aturan dan sanksi di bidang persampahan.

 

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten [Nama Kabupaten] Nomor [...] Tahun [...] tentang Pengelolaan Sampah.

 

MEMUTUSKAN:

 

Pasal 1 – KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

1. Sampah Organik: sampah yang berasal dari makhluk hidup/alam yang mudah terurai (daun, sisa makanan, kulit buah).

2. Sampah Anorganik Bernilai: sampah yang dapat didaur ulang dan bernilai jual (plastik, kertas, kardus, kaleng, botol kaca).

3. Sampah Residu: sampah yang sulit diolah dan tidak bernilai jual (popok, pembalut, styrofoam, tisu bekas, puntung rokok).

 

Pasal 2 – KEWAJIBAN PEMILAHAN

(1) Setiap rumah tangga, pedagang, pelaku usaha, dan instansi pemerintah di wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] WAJIB memilah sampah sesuai kategori pada Pasal 1 sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut.

(2) Sampah yang dicampur aduk atau tidak dipilah DITOLAK / TIDAK DIANGKUT oleh petugas pengangkutan sampah desa.

 

Pasal 3 – JADWAL PENGANGKUTAN

Pengangkutan sampah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, yaitu:

 

- Hari Senin & Kamis : Pengangkutan Sampah Organik

- Hari Selasa & Jumat : Pengangkutan Sampah Anorganik Bernilai

- Hari Rabu & Sabtu : Pengangkutan Sampah Residu

- Hari Minggu : Libur / Khusus Sampah B3

 

Pasal 4 – SANKSI DAN DENDA

Bagi warga/masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban memilah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi bertahap:

 

1. Teguran Lisan: Pelanggaran pertama.

2. Teguran Tertulis: Pelanggaran kedua.

3. Denda Administratif:- Pelanggaran ke-3 : Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-4 : Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-5 dan seterusnya : Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

4. Sanksi Sosial: Pengumuman nama pelanggar di papan informasi desa.

5. Penghentian Layanan: Penghentian sementara layanan peng

bank sampah

Berikut draf lengkap, terdiri dari Surat Usulan ke Pemda, Draf SK Bupati/Walikota, dan Draf Peraturan Desa yang siap kamu salin dan sesuaikan data wilayahmu.

 

 

 

📄 DRAF 1: SURAT USULAN KEPADA PEMDA / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 

[NAMA DESA / BADAN USAHA MILIK DESA]

Alamat: [Alamat Lengkap Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten]

No. Telp: [Nomor Kontak]

 

 

 

Nomor : [Nomor Surat] / BUMDES / [Bulan/Tahun]

Lampiran : 1 Berkas Rencana Pengelolaan Sampah

Perihal : Usulan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di Wilayah Desa

 

Kepada Yth.

Bupati [Nama Kabupaten] / Kepala Dinas Lingkungan Hidup

di –

Tempat

 

Dengan hormat,

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang dan terpadu, dimulai dari pemilahan di sumber agar bernilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa [Nama Desa] bersama BUMDes [Nama BUMDes] telah menyiapkan fasilitas, tenaga kerja, dan sistem operasional pengolahan sampah skala desa (TPS3R) yang siap beroperasi. Agar kegiatan ini berjalan efektif, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa, maka kami mengusulkan kepada Bapak/Ibu untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Instruksi Bupati tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di seluruh wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] / Kabupaten [Nama Kabupaten].

 

Pokok pengaturan yang kami usulkan meliputi:

 

1. Kewajiban setiap rumah tangga, usaha, dan instansi untuk memilah sampah menjadi 3 kategori utama: Organik, Anorganik Bernilai, dan Residu.

2. Ketentuan bahwa sampah yang tidak dipilah tidak akan dilayani atau diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

3. Penerapan sanksi administrasi dan denda bertahap bagi yang tidak mematuhi ketentuan, dengan hasil pendapatan denda disetorkan ke Kas Desa/Kas Pengelolaan Sampah untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas.

4. Jadwal pengangkutan sampah sesuai jenis kategori yang ditetapkan.

 

Kebijakan ini sangat diperlukan agar usaha pengolahan sampah desa dapat berjalan lancar, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Kabupaten, serta meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual.

 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Rencana Teknis, SDM, dan SOP Pengelolaan Sampah yang telah kami susun.

 

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 

[Tempat], [Tanggal Penyusunan]

 

Hormat Kami,

Kepala Desa [Nama Desa]

 

..................................................

[NAMA LENGKAP KEPALA DESA]

NIP / NIK. [Nomor Identitas]

 

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 

..................................................

(Nama Lengkap & Stempel)

 

 

 

📄 DRAF 2: SURAT KEPUTUSAN (SK) BUPATI / WALIKOTA

 

(Isi yang diminta agar Pemda keluarkan)

 

SURAT KEPUTUSAN BUPATI [NAMA KABUPATEN]

NOMOR : [....] TAHUN [TAHUN]

 

TENTANG KEWAJIBAN PEMILAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI WILAYAH KECAMATAN [NAMA KECAMATAN] / SELURUH KABUPATEN

 

BUPATI [NAMA KABUPATEN],

 

Menimbang :

a. Bahwa pemilahan sampah dari sumber merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi;

b. Bahwa untuk menertibkan pengelolaan sampah dan mendukung operasional Fasilitas Pengolahan Sampah Desa/TPS3R, perlu mengatur kewajiban masyarakat serta sanksi bagi yang melanggar;

c. Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan aturan dan sanksi di bidang persampahan.

 

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten [Nama Kabupaten] Nomor [...] Tahun [...] tentang Pengelolaan Sampah.

 

MEMUTUSKAN:

 

Pasal 1 – KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

1. Sampah Organik: sampah yang berasal dari makhluk hidup/alam yang mudah terurai (daun, sisa makanan, kulit buah).

2. Sampah Anorganik Bernilai: sampah yang dapat didaur ulang dan bernilai jual (plastik, kertas, kardus, kaleng, botol kaca).

3. Sampah Residu: sampah yang sulit diolah dan tidak bernilai jual (popok, pembalut, styrofoam, tisu bekas, puntung rokok).

 

Pasal 2 – KEWAJIBAN PEMILAHAN

(1) Setiap rumah tangga, pedagang, pelaku usaha, dan instansi pemerintah di wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] WAJIB memilah sampah sesuai kategori pada Pasal 1 sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut.

(2) Sampah yang dicampur aduk atau tidak dipilah DITOLAK / TIDAK DIANGKUT oleh petugas pengangkutan sampah desa.

 

Pasal 3 – JADWAL PENGANGKUTAN

Pengangkutan sampah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, yaitu:

 

- Hari Senin & Kamis : Pengangkutan Sampah Organik

- Hari Selasa & Jumat : Pengangkutan Sampah Anorganik Bernilai

- Hari Rabu & Sabtu : Pengangkutan Sampah Residu

- Hari Minggu : Libur / Khusus Sampah B3

 

Pasal 4 – SANKSI DAN DENDA

Bagi warga/masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban memilah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi bertahap:

 

1. Teguran Lisan: Pelanggaran pertama.

2. Teguran Tertulis: Pelanggaran kedua.

3. Denda Administratif:- Pelanggaran ke-3 : Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-4 : Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-5 dan seterusnya : Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

4. Sanksi Sosial: Pengumuman nama pelanggar di papan informasi desa.

5. Penghentian Layanan: Penghentian sementara layanan peng

karangtaruna dan sampah

Berikut draf lengkap, terdiri dari Surat Usulan ke Pemda, Draf SK Bupati/Walikota, dan Draf Peraturan Desa yang siap kamu salin dan sesuaikan data wilayahmu.

 

 

 

📄 DRAF 1: SURAT USULAN KEPADA PEMDA / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 

[NAMA DESA / BADAN USAHA MILIK DESA]

Alamat: [Alamat Lengkap Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten]

No. Telp: [Nomor Kontak]

 

 

 

Nomor : [Nomor Surat] / BUMDES / [Bulan/Tahun]

Lampiran : 1 Berkas Rencana Pengelolaan Sampah

Perihal : Usulan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di Wilayah Desa

 

Kepada Yth.

Bupati [Nama Kabupaten] / Kepala Dinas Lingkungan Hidup

di –

Tempat

 

Dengan hormat,

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang dan terpadu, dimulai dari pemilahan di sumber agar bernilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa [Nama Desa] bersama BUMDes [Nama BUMDes] telah menyiapkan fasilitas, tenaga kerja, dan sistem operasional pengolahan sampah skala desa (TPS3R) yang siap beroperasi. Agar kegiatan ini berjalan efektif, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa, maka kami mengusulkan kepada Bapak/Ibu untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Instruksi Bupati tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di seluruh wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] / Kabupaten [Nama Kabupaten].

 

Pokok pengaturan yang kami usulkan meliputi:

 

1. Kewajiban setiap rumah tangga, usaha, dan instansi untuk memilah sampah menjadi 3 kategori utama: Organik, Anorganik Bernilai, dan Residu.

2. Ketentuan bahwa sampah yang tidak dipilah tidak akan dilayani atau diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

3. Penerapan sanksi administrasi dan denda bertahap bagi yang tidak mematuhi ketentuan, dengan hasil pendapatan denda disetorkan ke Kas Desa/Kas Pengelolaan Sampah untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas.

4. Jadwal pengangkutan sampah sesuai jenis kategori yang ditetapkan.

 

Kebijakan ini sangat diperlukan agar usaha pengolahan sampah desa dapat berjalan lancar, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Kabupaten, serta meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual.

 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Rencana Teknis, SDM, dan SOP Pengelolaan Sampah yang telah kami susun.

 

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 

[Tempat], [Tanggal Penyusunan]

 

Hormat Kami,

Kepala Desa [Nama Desa]

 

..................................................

[NAMA LENGKAP KEPALA DESA]

NIP / NIK. [Nomor Identitas]

 

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 

..................................................

(Nama Lengkap & Stempel)

 

 

 

📄 DRAF 2: SURAT KEPUTUSAN (SK) BUPATI / WALIKOTA

 

(Isi yang diminta agar Pemda keluarkan)

 

SURAT KEPUTUSAN BUPATI [NAMA KABUPATEN]

NOMOR : [....] TAHUN [TAHUN]

 

TENTANG KEWAJIBAN PEMILAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI WILAYAH KECAMATAN [NAMA KECAMATAN] / SELURUH KABUPATEN

 

BUPATI [NAMA KABUPATEN],

 

Menimbang :

a. Bahwa pemilahan sampah dari sumber merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi;

b. Bahwa untuk menertibkan pengelolaan sampah dan mendukung operasional Fasilitas Pengolahan Sampah Desa/TPS3R, perlu mengatur kewajiban masyarakat serta sanksi bagi yang melanggar;

c. Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan aturan dan sanksi di bidang persampahan.

 

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten [Nama Kabupaten] Nomor [...] Tahun [...] tentang Pengelolaan Sampah.

 

MEMUTUSKAN:

 

Pasal 1 – KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

1. Sampah Organik: sampah yang berasal dari makhluk hidup/alam yang mudah terurai (daun, sisa makanan, kulit buah).

2. Sampah Anorganik Bernilai: sampah yang dapat didaur ulang dan bernilai jual (plastik, kertas, kardus, kaleng, botol kaca).

3. Sampah Residu: sampah yang sulit diolah dan tidak bernilai jual (popok, pembalut, styrofoam, tisu bekas, puntung rokok).

 

Pasal 2 – KEWAJIBAN PEMILAHAN

(1) Setiap rumah tangga, pedagang, pelaku usaha, dan instansi pemerintah di wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] WAJIB memilah sampah sesuai kategori pada Pasal 1 sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut.

(2) Sampah yang dicampur aduk atau tidak dipilah DITOLAK / TIDAK DIANGKUT oleh petugas pengangkutan sampah desa.

 

Pasal 3 – JADWAL PENGANGKUTAN

Pengangkutan sampah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, yaitu:

 

- Hari Senin & Kamis : Pengangkutan Sampah Organik

- Hari Selasa & Jumat : Pengangkutan Sampah Anorganik Bernilai

- Hari Rabu & Sabtu : Pengangkutan Sampah Residu

- Hari Minggu : Libur / Khusus Sampah B3

 

Pasal 4 – SANKSI DAN DENDA

Bagi warga/masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban memilah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi bertahap:

 

1. Teguran Lisan: Pelanggaran pertama.

2. Teguran Tertulis: Pelanggaran kedua.

3. Denda Administratif:- Pelanggaran ke-3 : Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-4 : Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-5 dan seterusnya : Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

4. Sanksi Sosial: Pengumuman nama pelanggar di papan informasi desa.

5. Penghentian Layanan: Penghentian sementara layanan peng

denah dan sketsa

Berikut draf lengkap, terdiri dari Surat Usulan ke Pemda, Draf SK Bupati/Walikota, dan Draf Peraturan Desa yang siap kamu salin dan sesuaikan data wilayahmu.

 

 

 

📄 DRAF 1: SURAT USULAN KEPADA PEMDA / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 

[NAMA DESA / BADAN USAHA MILIK DESA]

Alamat: [Alamat Lengkap Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten]

No. Telp: [Nomor Kontak]

 

 

 

Nomor : [Nomor Surat] / BUMDES / [Bulan/Tahun]

Lampiran : 1 Berkas Rencana Pengelolaan Sampah

Perihal : Usulan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di Wilayah Desa

 

Kepada Yth.

Bupati [Nama Kabupaten] / Kepala Dinas Lingkungan Hidup

di –

Tempat

 

Dengan hormat,

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang dan terpadu, dimulai dari pemilahan di sumber agar bernilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa [Nama Desa] bersama BUMDes [Nama BUMDes] telah menyiapkan fasilitas, tenaga kerja, dan sistem operasional pengolahan sampah skala desa (TPS3R) yang siap beroperasi. Agar kegiatan ini berjalan efektif, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa, maka kami mengusulkan kepada Bapak/Ibu untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Instruksi Bupati tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di seluruh wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] / Kabupaten [Nama Kabupaten].

 

Pokok pengaturan yang kami usulkan meliputi:

 

1. Kewajiban setiap rumah tangga, usaha, dan instansi untuk memilah sampah menjadi 3 kategori utama: Organik, Anorganik Bernilai, dan Residu.

2. Ketentuan bahwa sampah yang tidak dipilah tidak akan dilayani atau diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

3. Penerapan sanksi administrasi dan denda bertahap bagi yang tidak mematuhi ketentuan, dengan hasil pendapatan denda disetorkan ke Kas Desa/Kas Pengelolaan Sampah untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas.

4. Jadwal pengangkutan sampah sesuai jenis kategori yang ditetapkan.

 

Kebijakan ini sangat diperlukan agar usaha pengolahan sampah desa dapat berjalan lancar, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Kabupaten, serta meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual.

 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Rencana Teknis, SDM, dan SOP Pengelolaan Sampah yang telah kami susun.

 

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 

[Tempat], [Tanggal Penyusunan]

 

Hormat Kami,

Kepala Desa [Nama Desa]

 

..................................................

[NAMA LENGKAP KEPALA DESA]

NIP / NIK. [Nomor Identitas]

 

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 

..................................................

(Nama Lengkap & Stempel)

 

 

 

📄 DRAF 2: SURAT KEPUTUSAN (SK) BUPATI / WALIKOTA

 

(Isi yang diminta agar Pemda keluarkan)

 

SURAT KEPUTUSAN BUPATI [NAMA KABUPATEN]

NOMOR : [....] TAHUN [TAHUN]

 

TENTANG KEWAJIBAN PEMILAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI WILAYAH KECAMATAN [NAMA KECAMATAN] / SELURUH KABUPATEN

 

BUPATI [NAMA KABUPATEN],

 

Menimbang :

a. Bahwa pemilahan sampah dari sumber merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi;

b. Bahwa untuk menertibkan pengelolaan sampah dan mendukung operasional Fasilitas Pengolahan Sampah Desa/TPS3R, perlu mengatur kewajiban masyarakat serta sanksi bagi yang melanggar;

c. Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan aturan dan sanksi di bidang persampahan.

 

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten [Nama Kabupaten] Nomor [...] Tahun [...] tentang Pengelolaan Sampah.

 

MEMUTUSKAN:

 

Pasal 1 – KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

1. Sampah Organik: sampah yang berasal dari makhluk hidup/alam yang mudah terurai (daun, sisa makanan, kulit buah).

2. Sampah Anorganik Bernilai: sampah yang dapat didaur ulang dan bernilai jual (plastik, kertas, kardus, kaleng, botol kaca).

3. Sampah Residu: sampah yang sulit diolah dan tidak bernilai jual (popok, pembalut, styrofoam, tisu bekas, puntung rokok).

 

Pasal 2 – KEWAJIBAN PEMILAHAN

(1) Setiap rumah tangga, pedagang, pelaku usaha, dan instansi pemerintah di wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] WAJIB memilah sampah sesuai kategori pada Pasal 1 sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut.

(2) Sampah yang dicampur aduk atau tidak dipilah DITOLAK / TIDAK DIANGKUT oleh petugas pengangkutan sampah desa.

 

Pasal 3 – JADWAL PENGANGKUTAN

Pengangkutan sampah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, yaitu:

 

- Hari Senin & Kamis : Pengangkutan Sampah Organik

- Hari Selasa & Jumat : Pengangkutan Sampah Anorganik Bernilai

- Hari Rabu & Sabtu : Pengangkutan Sampah Residu

- Hari Minggu : Libur / Khusus Sampah B3

 

Pasal 4 – SANKSI DAN DENDA

Bagi warga/masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban memilah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi bertahap:

 

1. Teguran Lisan: Pelanggaran pertama.

2. Teguran Tertulis: Pelanggaran kedua.

3. Denda Administratif:- Pelanggaran ke-3 : Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-4 : Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-5 dan seterusnya : Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

4. Sanksi Sosial: Pengumuman nama pelanggar di papan informasi desa.

5. Penghentian Layanan: Penghentian sementara layanan peng

TPST ( TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPUSAT) DI DESA

Berikut draf lengkap, terdiri dari Surat Usulan ke Pemda, Draf SK Bupati/Walikota, dan Draf Peraturan Desa yang siap kamu salin dan sesuaikan data wilayahmu.

 

 

 

📄 DRAF 1: SURAT USULAN KEPADA PEMDA / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 

[NAMA DESA / BADAN USAHA MILIK DESA]

Alamat: [Alamat Lengkap Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten [Nama Kabupaten]

No. Telp: [Nomor Kontak]

 

 

 

Nomor : [Nomor Surat] / BUMDES / [Bulan/Tahun]

Lampiran : 1 Berkas Rencana Pengelolaan Sampah

Perihal : Usulan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di Wilayah Desa

 

Kepada Yth.

Bupati [Nama Kabupaten] / Kepala Dinas Lingkungan Hidup

di –

Tempat

 

Dengan hormat,

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang dan terpadu, dimulai dari pemilahan di sumber agar bernilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa [Nama Desa] bersama BUMDes [Nama BUMDes] telah menyiapkan fasilitas, tenaga kerja, dan sistem operasional pengolahan sampah skala desa (TPS3R) yang siap beroperasi. Agar kegiatan ini berjalan efektif, tertib, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa, maka kami mengusulkan kepada Bapak/Ibu untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Instruksi Bupati tentang Kewajiban Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di seluruh wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] / Kabupaten [Nama Kabupaten].

 

Pokok pengaturan yang kami usulkan meliputi:

 

1. Kewajiban setiap rumah tangga, usaha, dan instansi untuk memilah sampah menjadi 3 kategori utama: Organik, Anorganik Bernilai, dan Residu.

2. Ketentuan bahwa sampah yang tidak dipilah tidak akan dilayani atau diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

3. Penerapan sanksi administrasi dan denda bertahap bagi yang tidak mematuhi ketentuan, dengan hasil pendapatan denda disetorkan ke Kas Desa/Kas Pengelolaan Sampah untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas.

4. Jadwal pengangkutan sampah sesuai jenis kategori yang ditetapkan.

 

Kebijakan ini sangat diperlukan agar usaha pengolahan sampah desa dapat berjalan lancar, mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Kabupaten, serta meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai jual.

 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Rencana Teknis, SDM, dan SOP Pengelolaan Sampah yang telah kami susun.

 

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 

[Tempat], [Tanggal Penyusunan]

 

Hormat Kami,

Kepala Desa [Nama Desa]

 

..................................................

[NAMA LENGKAP KEPALA DESA]

NIP / NIK. [Nomor Identitas]

 

Mengetahui,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 

..................................................

(Nama Lengkap & Stempel)

 

 

 

📄 DRAF 2: SURAT KEPUTUSAN (SK) BUPATI / WALIKOTA

 

(Isi yang diminta agar Pemda keluarkan)

 

SURAT KEPUTUSAN BUPATI [NAMA KABUPATEN]

NOMOR : [....] TAHUN [TAHUN]

 

TENTANG KEWAJIBAN PEMILAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DAN PENETAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI WILAYAH KECAMATAN [NAMA KECAMATAN] / SELURUH KABUPATEN

 

BUPATI [NAMA KABUPATEN],

 

Menimbang :

a. Bahwa pemilahan sampah dari sumber merupakan kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi;

b. Bahwa untuk menertibkan pengelolaan sampah dan mendukung operasional Fasilitas Pengolahan Sampah Desa/TPS3R, perlu mengatur kewajiban masyarakat serta sanksi bagi yang melanggar;

c. Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan aturan dan sanksi di bidang persampahan.

 

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten [Nama Kabupaten] Nomor [...] Tahun [...] tentang Pengelolaan Sampah.

 

MEMUTUSKAN:

 

Pasal 1 – KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

 

1. Sampah Organik: sampah yang berasal dari makhluk hidup/alam yang mudah terurai (daun, sisa makanan, kulit buah).

2. Sampah Anorganik Bernilai: sampah yang dapat didaur ulang dan bernilai jual (plastik, kertas, kardus, kaleng, botol kaca).

3. Sampah Residu: sampah yang sulit diolah dan tidak bernilai jual (popok, pembalut, styrofoam, tisu bekas, puntung rokok).

 

Pasal 2 – KEWAJIBAN PEMILAHAN

(1) Setiap rumah tangga, pedagang, pelaku usaha, dan instansi pemerintah di wilayah Desa se-Kecamatan [Nama Kecamatan] WAJIB memilah sampah sesuai kategori pada Pasal 1 sebelum diserahkan kepada petugas pengangkut.

(2) Sampah yang dicampur aduk atau tidak dipilah DITOLAK / TIDAK DIANGKUT oleh petugas pengangkutan sampah desa.

 

Pasal 3 – JADWAL PENGANGKUTAN

Pengangkutan sampah dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, yaitu:

 

- Hari Senin & Kamis : Pengangkutan Sampah Organik

- Hari Selasa & Jumat : Pengangkutan Sampah Anorganik Bernilai

- Hari Rabu & Sabtu : Pengangkutan Sampah Residu

- Hari Minggu : Libur / Khusus Sampah B3

 

Pasal 4 – SANKSI DAN DENDA

Bagi warga/masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban memilah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi bertahap:

 

1. Teguran Lisan: Pelanggaran pertama.

2. Teguran Tertulis: Pelanggaran kedua.

3. Denda Administratif:- Pelanggaran ke-3 : Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-4 : Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

- Pelanggaran ke-5 dan seterusnya : Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

4. Sanksi Sosial: Pengumuman nama pelanggar di papan informasi desa.

5. Penghentian Layanan: Penghentian sementara layanan peng